REKOMENDASI KEBIJAKAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN SEBAGAI KOMPAS KEBIJAKAN KEMENDUKBANGGA/BKKBN: PERAN KUNCI KOMITE KEBIJAKAN STRATEGI BIDANG KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA
DOI:
https://doi.org/10.37306/zm1qev65Keywords:
Keluarga, Kependudukan, PembangunanAbstract
Ringkasan Ekseskutif
Policy Brief ini berisikan penjelasan mengenai masalah dan tantangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana terutama dalam mencapai target tahunan yang tertuang dalam peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga serta rencana aksi dari sektor masing-masing K/L untuk mencapai target peta jalan dimaksud. Data-data permasalahan yang disajikan berasal dari Laporan Kependudukan Indonesia TA 2024 dengan rekomendasi kebijakan dihasilkan dari focus group discussion. Rekomendasi kebijakan yang disajikan dalam Policy Brief bertujuan menyinkronkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan kebijakan, melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan berbagai sumber informasi, memberikan masukan, merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan atau meminimalisir tumpang tindih dalam proses formulasi kebijakan melalui Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Terdapat harapan terimpementasikannya strategi dan konsep baru dalam kebijakan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, yaitu menjadikan “Masyarakat Berencana” sebagai identitas pembangunan manusia yang seimbang, berdaya, dan adaptif terhadap tantangan masa depan: digitalisasi, urbanisasi, perubahan iklim, dan populasi menua. Masyarakat Berencana adalah transformasi dari gerakan pengendalian kelahiran menjadi gerakan perencanaan hidup berkelanjutan. Di dalamnya, tersimpan harapan untuk menjadikan keluarga dan komunitas sebagai pusat kesejahteraan yang menentukan masa depan bangsa.
Downloads
References
BKKBN. (2024). Laporan Kependudukan Indonesia. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
BPS. (2023). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020. (ISSN/ISBN: 978-602-438-521-7)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2025). Rumusan Kebijakan Hasil Focus Group Discussion (FGD) Komite Kebijakan Strategi Bidang Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Jakarta: Kemendukangga/BKKBN.
Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Setiyono, Budi. (2024). Materi Pembekalan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN. Jakarta: Kemendukbangga/BKKBN.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Indra Murty Surbakti, Priyo Hartono, Aning Tri Subeqi, Nurul Safitri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.




